Perbedaan dan Pengertian PIRT, MD, ML, dan SP

Perbedaan dan Pengertian PIRT, MD, ML, dan SP

PIRT adalah izin untuk industri skala rumahan

Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah sebuah keharusan jika Anda memiliki usaha makanan skala kecil. Tapi, tidak semua produk makanan dari sektor skala kecil bisa mendapatkan izin PIRT. Contoh produk yang tidak dapat menggunakan izin PIRT:

-Susu dan hasil olahannya

-Daging, ikan, unggas dan lainnya yang butuh proses penyimpanan beku

-Makanan kaleng, makanan bayi

-Minuman beralkohol

MD adalah izin untuk industri besar dan bersifat lokal

Maksudnya bersifat lokal adalah industri skala besar yang memproduksi sendiri produk mereka. Contohnya produk Indomie dari Indofood pasti memiliki kode MD. Kode MD untuk satu produk juga dapat berbeda tergantung lokasi pabrik yang melakukan proses produksi.

ML adalah izin untuk industri besar dan bersifat impor

Produk makanan dan minuman yang diimpor masuk ke Indonesia pasti memiliki kode ML. Misalnya produk-produk Nestle, baik yang diimpor langsung ataupun dikemas ulang di Indonesia.

SP adalah Sertifikat Penyuluhan untuk usaha yang diawasi Dinas Kesehatan

Nomor pendaftaran SP diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan modal terbatas. Para pelaku usaha dengan SP biasanya sudah mengikuti penyuluhan yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten. Pengawasan juga dilakukan melalui sidak-sidak untuk memastikan proses produksi sesuai standar. Misalnya memastikan bahan yang digunakan aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi.

Sumber : https://goukm.id/

CV. KEVIN JASPERINDO
Jl. Swadaya Raya A1 No 51
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan

https://bit.ly/3bsyKDG

+628111599899

jasperindo.id@gmail.com

http://jasperindo.com/

Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI untuk Produk?

Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI untuk Produk? 

Proses sertifikasi produk adalah proses menilai apakah suatu produk memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam standar.  Untuk itu yang harus dilakukan untuk  adalah :

1. Pastikan jenis produk apa yang ingin disertifikasi, ingat objek utama sertifikasi produk adalah produknya bukan perusahaan, hal ini berbeda dengan sertifikasi sistem manajemen yang menjadikan perusahaan objek sertifikasinya.

2.    Cek apakah Produk yang anda ingin sertifikasi sudah ada Standar nya, dalam hal ini apakah SNI nya sudah ditetapkan. jika SNI nya belum ada, maka produk anda tidak dapat disertifikasi.

3.  Setelah memastikan SNI nya, cek apakah ada Lembaga Sertifikasi Produk yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk SNI tersebut. jika tidak ada LSPro yang terakreditasi berarti produk anda belum dapat disertifikasi, namun anda bisa meminta LSPro untuk menambah ruang lingkup akreditasinya kepada KAN sehingga produk anda bisa disertifikasi. Khusus untuk SNI yang sudah diwajibkan, beberapa kementerian mengatur tentang penunjukan sementara LSPro yang belum diakreditasi untuk melakukan sertifikasi, namun dipersyaratkan dalam jangka waktu tertentu harus sudah terakreditasi.

4. Anda dapat menghubungi Langsung LSPro terkait untuk detail persyaratannya.

Contoh Persyaratan Pendaftaran SPPT SNI Ke LSPro :

Dokumen Administrasi

1.    Fotocopy Akte Notaris Perusahaan

2.    Fotocopy SIUP, TDP

3.    Fotocopy NPWP

4.    Surat Pendaftaran Merek dari Dirjen HAKI / Sertifikat merek

5.    Surat Pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna merek (Hanya bila merek bukan milik sendiri)

6.    Bagan Organisasi yang disahkan Pimpinan

7.    Surat Penunjukkan Wakil Manajemen dan Biodatanya

8.    Surat Permohonan SPPT SNI

9.    Angka Pengenal Importir (API) (bila bukan produsen)

10. Fotocopy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau manajemen lainnya (ISO 9001)

Dokumen Teknis

1.    Pedoman Mutu yang telah disahkan

2.    Diagram Alir Proses Produksi

3.    Daftar Peralatan Utama Produksi

4.    Daftar Bahan Baku Utama dan Pendukung Produksi

5.    Daftar Peralatan Inspeksi dan Pengujian

6.    Salinan Dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Mutu

Sumber : https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk

CV. KEVIN JASPERINDO

Jl. Swadaya Raya A1 No 51
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan

https://bit.ly/3bsyKDG

+628111599899

jasperindo.id@gmail.com

http://jasperindo.com/

Akta Perubahan Menjadi salah satu syarat untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 2017

Akta Perubahan Menjadi salah satu syarat untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 2017

NIB sendiri tidak bisa dipisahkan dari sistem perizinan terbaru yang diluncurkan oleh pemerintah berdasarkan PP 24/2018. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (“OSS”) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Untuk mendapatkan NIB, maka pelaku usaha non-perseorangan baik badan usaha maupun badan hukum harus mengisi identitas:

a.              nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;

b.              bidang usaha;

c.              jenis penanaman modal;

d.              negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;

e.              lokasi penanaman modal;

f.               besaran rencana penanaman modal;

g.              rencana penggunaan tenaga kerja;

h.              nomor kontak badan usaha;

i.               rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;

j.               NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan

k.              NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018 di atas, salah satu syarat untuk mendapatkan NIB adalah mengisi data bidang usaha. Dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018, disebutkan bahwa “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”). Dengan kata lain, jika tidak mencantumkan KBLI dengan benar, maka pelaku usaha non-perseorangan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan NIB.

Saat ini, Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017 yang bersandar pada  Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 19/2017”). Mengingat baru diundangkan pada 8 Maret 2017, maka menjadi sesuatu yang normal jika banyak perusahaan yang sudah beroperasi sebelum 2017 belum menggunakannya.

Sebagaimana kita tahu bahwa perbedaan KBLI 2017 dan KBLI sebelum 2017 terletak pada jumlah digit angka. Pada KBLI 2017 jumlah angka untuk menjelaskan bidang usaha sebanyak 5 digit angka, sementara pada KBLI sebelum 2017 hanya sebanyak 4 digit angka. Perbedaan inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika hendak mendapatkan NIB dari sistem OSS.

Sumber : https://oss.go.id/portal/

CV. KEVIN JASPERINDO

Jl. Swadaya Raya A1 No 51
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan

https://bit.ly/3bsyKDG

+628111599899

jasperindo.id@gmail.com

http://jasperindo.com/

Kalau tidak memenuhi komitmen apakah NIB juga dicabut?

Kalau tidak memenuhi komitmen apakah NIB juga dicabut?

Sebagaimana Pasal 25 PP No. 24 Tahun 2018 bahwa NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:

a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau

b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

Sumber : https://oss.go.id/portal/

CV. KEVIN JASPERINDO
Jl. Swadaya Raya A1 No 51
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan

https://bit.ly/3bsyKDG

+628111599899

jasperindo.id@gmail.com

http://jasperindo.com/

Syarat Pembuatan Nomor Identitas Kepabeanan

Syarat Pembuatan Nomor Identitas Kepabeanan 

NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) Fungsinya Apa?

Berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah ditetapkan bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan Registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapat Nomor Identitas dalam rangka Akses Kepabeanan.

Registrasi Importir merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan importir ke DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). NIK adalah Nomor Identitas bersifat pribadi yang diperlukan importir agar dapat mengakses sistem kepabeanan DJBC, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.

Importir yang belum memiliki NIK dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan pemenuhan

kewajiban kepabeanan tanpa NIK sebanyak 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan DJBC setempat.

Kewajiban melakukan registrasi importir dikecualikan terhadap importir yang melakukan

pemenuhan kewajiban pabean tertentu yang berkaitan dengan :

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

3. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman.

4. Barang pindahan.

5. Barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam.

6. Barang untuk keperluan pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi yang bersangkutan.

7. Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Impor (API) dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API.

Persyaratan NIK :

1. FC Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman).

2. FC Akte Perubahan Perusahaan yang Terakhir dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman)

3. FC Domisili Perusahaan yg masih berlaku.

4. FC NPWP Perusahaan dan Lembar SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

6. FC SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

7. FC SIUP PT Lokal atau Pendaftaran BKPM/Izin Prinsip/IUT Perusahaan PMA.

8. FC TDP Perusahaan.

9. FC API-U/P Warna (Angka Pengenal Importir) – Bolak Balik

10. Salah satu contoh nama produk yang di Export atau di Import

11.FC NIK Beacukai lama atau SRP Lama (Apabila Perubahan)

12.FC KTP dan NPWP Direksi (Pengurus Perusahaan yg ada di Akte Terakhir) direktur dan komisaris

13. Struktur Organisasi.

14. FC Referensi Bank atau Rekening Giro satu bulan terakhir.

15. FC Laporan Keuangan (Neraca – Rugi/Laba) Perusahaan yg terakhir

Biaya dan waktu pengurusan  NIK

Biaya NIK                    : Rp. 5.000.000,-

Waktu pengerjaan     : 15-30 hari kerja 

Kontak Kami

CV Kevin Jasperindo

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.kindo.co.id

 

Syarat Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Syarat Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) Fungsinya Apa?

Berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah ditetapkan bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan Registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapat Nomor Identitas dalam rangka Akses Kepabeanan.

Registrasi Importir merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan importir ke DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). NIK adalah Nomor Identitas bersifat pribadi yang diperlukan importir agar dapat mengakses sistem kepabeanan DJBC, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.

Importir yang belum memiliki NIK dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan pemenuhan

kewajiban kepabeanan tanpa NIK sebanyak 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan DJBC setempat.

Kewajiban melakukan registrasi importir dikecualikan terhadap importir yang melakukan

pemenuhan kewajiban pabean tertentu yang berkaitan dengan :

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

3. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman.

4. Barang pindahan.

5. Barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam.

6. Barang untuk keperluan pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi yang bersangkutan.

7. Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Impor (API) dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API.

Persyaratan NIK :

1. FC Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman).

2. FC Akte Perubahan Perusahaan yang Terakhir dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman)

3. FC Domisili Perusahaan yg masih berlaku.

4. FC NPWP Perusahaan dan Lembar SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

6. FC SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

7. FC SIUP PT Lokal atau Pendaftaran BKPM/Izin Prinsip/IUT Perusahaan PMA.

8. FC TDP Perusahaan.

9. FC API-U/P Warna (Angka Pengenal Importir) – Bolak Balik

10. Salah satu contoh nama produk yang di Export atau di Import

11.FC NIK Beacukai lama atau SRP Lama (Apabila Perubahan)

12.FC KTP dan NPWP Direksi (Pengurus Perusahaan yg ada di Akte Terakhir) direktur dan komisaris

13. Struktur Organisasi.

14. FC Referensi Bank atau Rekening Giro satu bulan terakhir.

15. FC Laporan Keuangan (Neraca – Rugi/Laba) Perusahaan yg terakhir

Biaya dan waktu pengurusan  NIK

Biaya NIK                    : Rp. 5.000.000,-

Waktu pengerjaan     : 15-30 hari kerja 

Kontak Kami

CV Kevin Jasperindo

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.kindo.co.id

 

Registrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Registrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) Fungsinya Apa?

Berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah ditetapkan bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan Registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapat Nomor Identitas dalam rangka Akses Kepabeanan.

Registrasi Importir merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan importir ke DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). NIK adalah Nomor Identitas bersifat pribadi yang diperlukan importir agar dapat mengakses sistem kepabeanan DJBC, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.

Importir yang belum memiliki NIK dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan pemenuhan

kewajiban kepabeanan tanpa NIK sebanyak 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan DJBC setempat.

Kewajiban melakukan registrasi importir dikecualikan terhadap importir yang melakukan

pemenuhan kewajiban pabean tertentu yang berkaitan dengan :

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

3. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman.

4. Barang pindahan.

5. Barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam.

6. Barang untuk keperluan pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi yang bersangkutan.

7. Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Impor (API) dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API.

Persyaratan NIK :

1. FC Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman).

2. FC Akte Perubahan Perusahaan yang Terakhir dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman)

3. FC Domisili Perusahaan yg masih berlaku.

4. FC NPWP Perusahaan dan Lembar SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

6. FC SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

7. FC SIUP PT Lokal atau Pendaftaran BKPM/Izin Prinsip/IUT Perusahaan PMA.

8. FC TDP Perusahaan.

9. FC API-U/P Warna (Angka Pengenal Importir) – Bolak Balik

10. Salah satu contoh nama produk yang di Export atau di Import

11.FC NIK Beacukai lama atau SRP Lama (Apabila Perubahan)

12.FC KTP dan NPWP Direksi (Pengurus Perusahaan yg ada di Akte Terakhir) direktur dan komisaris

13. Struktur Organisasi.

14. FC Referensi Bank atau Rekening Giro satu bulan terakhir.

15. FC Laporan Keuangan (Neraca – Rugi/Laba) Perusahaan yg terakhir

Biaya dan waktu pengurusan  NIK

Biaya NIK                    : Rp. 5.000.000,-

Waktu pengerjaan     : 15-30 hari kerja 

Kontak Kami

CV Kevin Jasperindo

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.kindo.co.id